Sekretaris Daerah Kota Cirebon Minta Dukungan untuk Jaga Kamtibmas Selama Pemilu

FAJARNUSA.COM—Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., meminta semua pihak untuk bekerja sama dalam upaya meminimalisir gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama masa pemilihan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Forum Silaturahmi Kamtibmas (FSK) tingkat Polda Jabar, yang dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda).

Agus mengungkapkan bahwa saat ini sedang berlangsung tahapan penyusunan dan penetapan daftar calon tetap untuk pemilihan yang akan berlangsung hingga 3 November 2023, termasuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Baca Juga: Sosialisasi Hari Terakhir E-Office Polda Riau, Wakapolda: Semoga Dapat Bermanfaat Untuk Kedepannya

“Saat ini adalah tahapan penyusunan dan penetapan daftar calon tetap. Rentangnya antara 3 Oktober hingga 3 November 2023,” tutur Agus. Hingga akhirnya nanti akan dilakukan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden.

Selama periode ini, banyak potensi gangguan kamtibmas yang perlu diwaspadai, seperti pemilihan kepala desa, geng motor, perundungan, dan lainnya.

Untuk mengatasi potensi tersebut, Agus meminta semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama agar situasi kamtibmas tetap terkendali.

Baca Juga: Skema dan Intensif Yang Didapat Pada Program Prakerja Berbeda Dari Yang Sebelumnya

Dia juga mengingatkan masyarakat bahwa mereka dapat menggunakan call center 112 sebagai saluran pengaduan dan sarana komunikasi.

“Kami memiliki call center 112,” tutur Agus.

Pemda Kota Cirebon telah mendukung pelaksanaan pemilu dengan mengalokasikan anggaran untuk KPU, Bawaslu, serta pengamanan oleh polisi dan TNI.

Baca Juga: Keunggulan Oatmeal yang Membantu Turunkan Berat Badan

Mereka juga berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami ingatkan sekali lagi untuk ASN agar menjaga netralitas,” tegas Agus.

Selain itu, Agus juga memberikan pesan kepada masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial, meminta agar informasi yang belum diketahui kebenarannya tidak langsung disebarluaskan, mengingat bahwa penyebaran informasi palsu atau hoax dapat memicu keresahan di masyarakat.