FAJARNUSA.COM – Tensi pesta demokrasi sudah begitu terasa, beberapa partai sudah mengeluarkan nama 'jagoannya' untuk berperang dalam pemilu 2024 mendatang.
Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari lalu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar telah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawapres mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan.
Kabar ini terbilang mengejutkan mengingat Anies selama ini lebih dikaitkan dengan nama Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara PKM dan Cak Imin kerap disandingkan dengan Prabowo Subianto dan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto.
Baca Juga: Tanpa Harus Dicuci, Ini Trik Agar Sepatu Bebas Dari Bau
Inilah namanya dinamika politik. Meskipun ada pihak yang merasa di beri harapan palsu namun melihat ke depan tentu menjadi suatu keharusan.
Pasca deklarasi ini peta koalisi partai politik dalam pemilu 2024 berubah. Sebelumnya, bakal capres Anies Baswedan diusung oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.
Selanjutnya bakal capres Prabowo Subianto diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca Juga: Korsel Adakan Pameran Budaya di Jakarta, Ide Wisata Weekend
Namun, setelah deklarasi Anies-Cak Imin, Partai Demokrat mencabut dukungannya untuk Anies. Kemudian PKS menyatakan tetap mendukung Anies, namun belum memberi dukungan eksplisit untuk Cak Imin. Sedangkan PKB keluar dari barisan koalisi pendukung Prabowo, dan beralih menjadi pendukung Anies.
Serta perlu diketahui oleh tim kemenangan Anies-Cak Imin atapun Ganjar dan Prabowo bahwa yang perlu ditakutkan dalam pemilu 2024 mendatang adalah masyarakat yang memilih golput.
Meninjau data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 34,75 juta orang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (golput) pada pemilu tahun2019. Angka ini setara dengan 18,02% dari seluruh daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang sebanyak 192,77 juta orang.
Baca Juga: Bantah Batasi Anak Bertemu Keluarga Virgoun, Begini Kata Inara Rusli
Adapun jumlah pemilih golput pada Pemilu 2019 menurun 40,69% dibandingkan periode sebelumnya. Pada Pemilu 2014, jumlah pemilih golput mencapai 58,61 juta orang atau 30,22%.
Meski dilihat berdasarkan wilayahnya, Jawa Barat menjadi provinsi yang penduduknya paling banyak tidak menggunakan hak pilih. Jumlahnya tercatat sebanyak 5,8 juta jiwa atau 17,43% dari total pemilih di Jawa Barat.
Berkaca pada tingginya pemilih golput, maka kelompok inilah yang harus ditaklukan capres yang akan bertarung di pemilu 2024 mendatang. Jumlah warga yang golput bahkan lebih besar dibandingkan perolehan suara PDI-P yang memenangi pemilu tahun tersebut dengan suara 27,05 juta.
Baca Juga: Waspada! Alat Kecil Ini Bisa Sadap iPhone Kamu
Tingginya partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa di negara-negara demokrasi, rakyat mengikuti dan memahami masalah politik dan bersedia melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
Sementara itu, jika tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.
Pada pemilihan presiden atau pilpres 2019, jumlah golput juga tak kalah besar. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut ada 199.987.870 pemilih dalam Pilpres 2019. Sebanyak 158.012.506 orang menggunakan hak pilih sementara ada sekitar 41,96 juta atau sekitar 20%.
Baca Juga: Heboh Video Kawin Tangkap atau Kawin Paksa Kembali Terjadi di Sumba Barat Daya
Pasangan Joko Widodo- Ma'ruf Amin memenangi pilpres dengan 85.607.362 atau 55,50% sementara Prabowo-Sandiaga Uno sebanyak 68.650.239 atau 44,50%.
Dengan melihat data historis, jumlah golput diperkirakan masih mencapai puluhan juta. Ada banyak pilihan orang menjadi golput dari mulai tidak masuk daftar pemilih, malas pergi ke tempat pemilihan suara, sakit, harus bekerja, hingga tak punya pilihan yang cocok.
Bila capres mampu meraih setidaknya setengah dari jumlah golput maka perolehan suara mereka diyakini akan langsung melesat. Terlebih, capres tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pendukung parpol untuk mencoblos mereka meskipun partai pilihan mereka sudah mengusung capres tersebut.
Artikel Terkait
MenKopUKM Larang TikTok Jalankan Bisnis Media Sosial dan E-Commerce Secara Bersamaan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabwo Pantau Command Center Pengamanan KTT Asean
Wulan Guritno di Panggil Bareskrim Polri Hari Ini Terkait Dugaan Promo Judi Online
Pengunjung Prewedding Picu Kebakaran di Bromo Akibat Nyalakan Flare, Begini Kronologinya !
Cristiano Ronaldo Tak Masuk Nominasi Ballon d'Or 2023 ? Messi dan Halland Jadi Kandidat Terkuat
Elektabilitas Anies Baswedan Menurun, Dikaitkan Dengan Dugaan Gratifikasi Cak Imin, Semakin Turun Atau Naik?