Ramai Dugaan Para Kuwu di Kabupaten Cirebon Dukung Salah Satu Paslon Bupati, Netralitas Dipertanyakan

FAJARNUSA.COM (KABUPATEN CIREBON) -- Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak tinggal beberapa hari lagi. Sesuai agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilkada akan diselenggarakan pada tanggal 27 Nopember 2024.

Berkaitan akan hal itu, banyak aturan yang mengikat akan larangan mulai dari kepala desa (kuwu), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agar tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi sampai terlihat mendukung salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah.

Kepala desa, kuwu, lurah beserta perangkatnya dilarang terlibat dalam kampanye calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 mendatang.

Baca Juga: Tingkatkan Konsumsi Ikan, Pemkab Cirebon Bentuk Forikan

Hal ini diatur dalam pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut.

"Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan."

Tak hanya Kepala desa dan lurah, UU Pilkada juga melarang pejabat BUMN/BUMD, aparatur sipil negara (ASN), anggota Polri dan TNI ikut dalam kampanye Pilkada 2024. Para kepala desa, anggota TNI/Polri, PNS harus mundur jika telah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah.

Netralitas kepala desa (kuwu) di Kabupaten Cirebon Dipertanyakan (WAG)

Baca Juga: Pemda dan DPRD Kabupaten Cirebon Setujui Raperda APBD 2025

Tersebar di grup whatsapp, para kuwu mengumpulkan kemudian mengkondisikan massa untuk mendukung salah satu paslon Bupati Beriman atau nomor urut 02 di Kabupaten Cirebon.

Jelas ini menyalahi aturan yang sudah tertuang dalam UU Pilkada dan penandatangan kesepakatan yang dibuat di tingkat daerah oleh para Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota. **