Kondisi tersebut menyebabkan munculnya titik-titik sampah liar dan keterlambatan pengangkutan di sejumlah tempat pembuangan sementara (TPS).
Ia menambahkan, Kabupaten Cirebon saat ini masih berstatus darurat sampah, sehingga membutuhkan langkah kolaboratif dan inovatif untuk penanganannya.
Pemerintah daerah juga tengah menjajaki kerja sama dengan investor untuk mengolah sampah, khususnya organik, menjadi produk bernilai seperti refuse-derived fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif bagi industri semen.
Selain itu, upaya edukasi akan diperkuat melalui sektor pendidikan dengan memasukkan materi pengelolaan sampah sejak dini agar terbentuk kesadaran masyarakat.
Kepala DLH Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono menambahkan, pengelolaan sampah dapat diselesaikan melalui kolaborasi semua pihak dengan langkah sederhana, seperti memilah sampah dari sumbernya.
Ia menjelaskan, sampah organik dapat diolah secara mandiri melalui metode sederhana seperti biopori, sehingga dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.
Menurutnya, jika pemilahan dilakukan secara konsisten, maka sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu yang tidak dapat diolah.
Ia juga mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan kembali memanfaatkan bahan alami seperti daun pisang atau daun jati sebagai pembungkus.
"Dengan kolaborasi, persoalan sampah dapat teratasi dan volume sampah ke TPA bisa berkurang signifikan,” kata Dede.
Melalui momentum HPSN 2026, Pemkab Cirebon berharap muncul kesadaran bersama, sehingga daerah tersebut dapat keluar dari status darurat sampah.***