FAJARNUSA.COM (BOJONEGORO) – Polemik dugaan pelanggaran di Lapas Kelas IIA Bojonegoro dan Lapas Kelas IIA Pamekasan kini memasuki babak baru yang semakin meruncing. Hingga saat ini, pihak otoritas terkait masih bungkam, memicu gelombang protes dari masyarakat sipil.
Minim Transparansi, Publik Bertanya-tanya
Aliansi Madura Indonesia (AMI) secara terbuka mengkritik sikap pasif pimpinan pemasyarakatan di kedua wilayah tersebut. Ketidakhadiran klarifikasi resmi dinilai memperburuk spekulasi di ruang publik.
Baca Juga: Viral! Mahasiswa Unsoed Bongkar Dugaan Skandal Dosen Predator dan 'Gurita' Bisnis Pejabat Kampus
"Jika isu ini sudah diketahui masyarakat luas namun tidak ada keterangan resmi, wajar bila publik mempertanyakan keseriusan pengawasan. Negara tidak boleh kalah oleh oknum," tegas Sekretaris Jenderal AMI, Abdul Aziz.
Tuntutan Pencopotan Jabatan Strategis
AMI tidak main-main dalam menyuarakan tuntutannya. Mereka mendesak pertanggungjawaban dari level tertinggi, termasuk:
Baca Juga: Satu Tahun Menjabat, Wabup Risman Tolingguhu Apresiasi Sinergi Membangun Bone Bolango
- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS)
- Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur
- Kalapas, KPLP, hingga Kamtib di Lapas Bojonegoro dan Pamekasan.
Menurut Aziz, transparansi adalah kewajiban institusi. Jika pemeriksaan sudah dilakukan, hasilnya harus dibuka. Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, hal tersebut wajib ditegaskan agar tidak muncul kesan adanya upaya saling melindungi antar-oknum.
Rencana Aksi Besar 25–26 Februari
Baca Juga: Merasa Difitnah, Zeki Ancam Polisikan Media Jarak Pos Terkait Berita Tanpa Wawancara
Sebagai bentuk kontrol sosial yang nyata, AMI memastikan akan mengepung Kantor Wilayah Pemasyarakatan Jawa Timur dalam aksi unjuk rasa besar-besaran pada 25–26 Februari mendatang.
"Ini menyangkut integritas lembaga negara. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi," tutup Aziz dengan nada lugas.
(**)