FAJARNUSA.COM (Cirebon) – Pemerintah Kota Cirebon kembali menegaskan komitmennya dalam menanggulangi permasalahan stunting secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Cirebon Tahun 2025 di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon , Kamis (31/7/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk menjadikan rapat ini sebagai momentum strategis, bukan sekadar forum administratif. “Saya berharap forum ini bukan sekadar pertemuan administratif, tetapi merupakan momentum penting untuk memperkuat langkah dan sinergi dalam mewujudkan masa depan generasi Kota Cirebon yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas,” tuturnya.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat bahwa prevalensi stunting di Kota Cirebon 17% pada 2022 menjadi 19,9% pada tahun 2023. Kemudian di tahun 2024, turun menjadi 14,9%. Wakil Wali Kota menyebut capaian ini sebagai hasil dari kerja keras berbagai pihak.
Baca Juga: Teknolgi FR Buat Pelanggan di Stasiun Prujakan Makin Mudah saat Memasuki Stasiun
“Penurunannya cukup signifikan. Ini adalah buah dari ikhtiar luar biasa dari semua pihak,” ungkapnya.
Wakil Wali Kota mengingatkan bahwa tantangan masih panjang. Stunting bukan sekadar masalah tinggi badan, melainkan ancaman terhadap kualitas generasi bangsa. Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi hambatan kognitif, produktivitas rendah, hingga penyakit kronis di masa dewasa. Oleh karenanya, isu ini harus ditangani secara holistik dan multisektoral.
“Ini bukan hanya persoalan gizi, melainkan juga menyangkut ketahanan keluarga, pola pengasuhan, sanitasi, pelayanan dasar, dan tentu saja keberpihakan kebijakan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya pendekatan pentahelix, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Ia percaya bahwa solusi untuk stunting hanya dapat dicapai bila semua elemen masyarakat saling bahu-membahu.
“Di era sekarang, tidak ada satu lembaga pun yang mampu bekerja sendirian menghadapi kompleksitas persoalan sosial,” ujarnya.
Sebagai bagian dari komitmen daerah, TPPS Kota Cirebon diminta untuk tidak hanya merancang program, tetapi juga memastikan implementasi yang menyentuh masyarakat secara nyata.
Baca Juga: Ashanty Tutup 15 Gerai Toko Kuenya, Bantah Penyebabnya Gegara Tak Laku
Program seperti edukasi pranikah, penyuluhan gizi untuk ibu hamil, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita stunting, serta penguatan peran Posyandu, menjadi garda depan dalam menanggulangi stunting.
Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mendorong agar hasil rapat ini benar-benar terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Evaluasi atas intervensi tahun 2024 menjadi dasar penting dalam merancang strategi 2025 dan menyiapkan perencanaan 2026 secara lebih tajam.
“Kita semua harus benar-benar memperkuat komitmen; komitmen yang tampak dalam kebijakan, dalam alokasi anggaran, dalam pengawasan, dan dalam kemampuan kita hadir langsung di tengah masyarakat yang rentan,” tegasnya.