FAJARNUSA.COM (KABUPATEN CIREBON) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kembali menggelar roadshow nasional bertajuk “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” di Kabupaten Cirebon.
Salah satu titik kegiatan berlangsung di SMP Negeri 1 Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Senin (28/7/2025), yang dihadiri langsung oleh Bupati Cirebon, Imron, Plt Sekda Kabupaten Cirebon, Iyan Ediyana, beberapa kepala perangkat daerah, serta Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Jawa Barat.
Roadshow ini merupakan bagian dari agenda besar KPK RI tahun 2025 untuk menyemai nilai-nilai antikorupsi di kalangan pelajar hingga pejabat pemerintahan daerah. Bupati Imron mengapresiasi kehadiran tim KPK.
Baca Juga: Korban Jambret Meregang Nyawa, Miris Pelaku Hanya Dihukum 2 tahun 6 bulan Oleh PN Surabaya
“Hari ini kedatangan tamu terhormat, KPK RI, yang sedang menggelar Roadshow KPK 2025 di Kabupaten Cirebon. Dan sekarang tepatnya di SMPN 1 Suranenggala,” ujar Imron.
“Kami atas nama Pemkab Cirebon mengucapkan banyak terima kasih kepada KPK, yang telah memberikan bimbingan terhadap anak-anak sekolah di Kabupaten Cirebon, dan juga para pejabat. Agar Kabupaten Cirebon bersih daripada korupsi,” tuturnya.
Imron mengatakan, korupsi berdampak buruk terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Imron mengaku, pemkab terus berupaya agar korupsi tak terjadi di daerah berjuluk Kota Wali ini.
Baca Juga: Aksi Gangster di Sidoarjo Berakhir dengan Diamankan Sembilan Remaja Oleh Polsek Waru
Menurutnya, kegiatan KPK di Kabupaten Cirebon memiliki dua sasaran penting, yaitu membentuk karakter antikorupsi pada pelajar sebagai generasi masa depan, serta mengingatkan para pejabat agar menjauh dari praktik korupsi.
“Sangat penting, ini ada dua kegiatan. Kalau untuk anak sekolah tujuannya masa depan, supaya anak-anak sudah tertanam karakternya antikorupsi,” kata Imron.
“Kedua, kepada orang dewasa, kepada pejabat sekarang. Biasanya orang korupsi itu ada kesempatan dan ada niat. Bisa saja orang itu korupsi,” sambungnya.
“Ini harus kita lakukan secara terus menerus mengkampanyekan antikorupsi. Kemudian, korupsi yang terjadi pada PNS itu ada dua, berupa uang dan tidak berupa uang. Yang tidak berupa uang ini, seperti tidak disiplin, abai terhadap aturan,” ucapnya menambahkan.
Sementara itu, Kepala Sekretariat KPK RI, Guntur Kusmeiyano menjelaskan, program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi ini sudah berjalan sejak 2014. Untuk tahun ini, KPK menjangkau delapan kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Cirebon.
“Program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Kabupaten Cirebon, pada dasarnya kita ingin merangkul semua pemangku kepentingan,” jelas Guntur.