nasional

Pemkab Cirebon Lakukan Survei untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

Rabu, 23 April 2025 | 18:06 WIB
Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Sosial (Dinsos) bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas PUTR, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan survei awal lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Selasa (22/4/2025). (Dokumentasi)

FAJARNUSA.COM (KABUPATEN CIREBON) — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Sosial (Dinsos) bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas PUTR, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan survei awal lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Selasa (22/4/2025).

Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 5,7 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.

“Hari ini kita mendapat kunjungan dari Kementerian PUPR untuk mensurvei calon lokasi Sekolah Rakyat yang Insyaa Allah akan dibangun di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Baca Juga: Bupati Imron Resmikan 25 Proyek Pembangunan Fisik Tahun Anggaran 2024

Ia menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk masyarakat miskin, khususnya yang termasuk dalam desil 1 dan 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Harapannya, kata dia, generasi muda dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Cirebon bisa tumbuh menjadi agen perubahan.

“Anak-anak dari keluarga miskin bisa mendapat akses pendidikan yang layak, sehingga mereka dapat memperbaiki taraf hidupnya dan menjadi generasi yang lebih maju,” tambahnya.

Baca Juga: Polisi Benarkan Aktor FA yang Ditangkap karena Narkoba Adalah Fachri Albar, Ini Kronologinya

Sementara itu, Tim Surveyor Kementerian PU, Nikolas Ananto menyampaikan, survei yang dilakukan merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi kesiapan lahan.

“Kami identifikasi apakah lahan sudah aman secara sertifikat, cukup dari sisi luas, dan bagaimana kondisi kontur serta batas-batasnya. Dari hasil pengamatan hari ini, lahan tersebut secara umum sudah memenuhi kriteria,” jelasnya.

Ia menyebutkan, meskipun lahan ideal yang disyaratkan adalah 6,38 hektare, lahan seluas 5 hektare masih dapat digunakan sebagai batas minimum.

Baca Juga: Program Penghapusan Denda Pajak Diserbu Warga, Wali Kota : Jangan Nunggak Lagi Yaa !!

“Kontur lahan datar dan berada di kawasan permukiman, sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan pembangunan,” katanya.

Rencana pembangunan fisik Sekolah Rakyat dijadwalkan dimulai pada Agustus 2025 dan berlangsung hingga Mei 2026, dengan target operasional pada tahun ajaran 2026.

“Pembangunannya akan mencakup fasilitas pendidikan seperti ruang belajar, laboratorium, asrama, lapangan, serta rumah dinas kepala sekolah dan guru,” pungkas Nikolas.

Tags

Terkini