“Alhamdulillah, yang pertama kami apresiasi kepada Ibu Kapolres yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Tadi, sudah ada jawaban dari Pak Bupati terkait ruas jalan Gebang Ilir–Waled. Insya Allah akan direalisasikan pada Agustus 2025,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, proyek ini sempat hilang dari dokumen anggaran, karena terkena efisiensi. Namun, kini pemerintah pusat memberikan sinyal positif melalui kebijakan bagi hasil pajak yang memungkinkan pengalokasian kembali.
“Meskipun awalnya muncul di anggaran, tapi karena efisiensi, hilang. Alhamdulillah kita mendapat kabar baik, karena ada instruksi Presiden terkait bagi hasil pajak. Insya Allah bisa direalisasikan tahun ini,” tegasnya.
Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni, menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat guna menjaga stabilitas wilayah.
“Dari infrastruktur, SDM, hingga situasi kamtibmas, kita semua ingin Kabupaten Cirebon maju dan masyarakatnya sejahtera. Kita ingin situasi yang kondusif,” ujar Sumarni.
Ia menyampaikan kekhawatiran soal selebaran atau flyer yang beredar di media sosial, yang menunjukkan ketidaktahuan masyarakat terhadap rencana pembangunan.
“Flyer-flyer itu saya lihat di media sosial. Mungkin karena kurangnya sosialisasi, jadi masyarakat belum tahu bahwa rencana perbaikannya sudah diagendakan,” ucapnya.
Sumarni berharap, masyarakat bisa tetap menjaga suasana kondusif demi menarik minat investasi ke Kabupaten Cirebon.
“Banyak investor yang sedang menimbang untuk masuk ke sini. Mereka pasti melihat kondisi daerah, apakah kondusif, memudahkan, atau menyulitkan,” jelasnya.
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cirebon Iwan Rizki, merinci tiga ruas jalan yang akan dikerjakan, yakni Sindanglaut–Pabuaran, Gebang Ilir–Waled, dan Kalipasung–Serang.
“Tiga ruas jalan ini sudah teralokasikan anggarannya dari hasil rapat TAPD. Untuk Gebang Ilir–Walet Rp10 miliar, Sindanglaut–Pabuaran Rp5 miliar, dan Kalipasung–Serang Rp2,3 miliar,” jelas Iwan.
Ia menyebut, usulan awal ke DAK sebenarnya mencapai Rp27 miliar, namun hanya Rp15 miliar yang kini tersedia. Sebagian besar anggaran infrastruktur lainnya, menurut Iwan, tersebar di luar Dinas PUTR.
“Penanganan jalan tidak bisa 100 persen, karena keterbatasan anggaran. Beberapa kegiatan lain, seperti trotoar akan dikurangi dan dialihkan untuk mendukung proyek ini,” ujarnya.
Perwakilan tokoh masyarakat Cirebon Timur Dade Mustofa menyampaikan, bahwa aksi yang telah direncanakan masyarakat tetap akan dilaksanakan, namun dengan format yang lebih santun.
“Aksi tetap kita lakukan, tapi ada perubahan format. Tidak ada penanaman pohon, karena musim hujan sudah lewat. Kami juga meminta dengan hormat, agar Wakil Bupati Cirebon bisa hadir dalam aksi itu bersama OPD terkait,” ujarnya.