Prabowo Umumkan Pencabutan Tunjangan DPR dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri

FAJARNUSA.COM - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah penting yang diambil pimpinan DPR untuk merespons aspirasi masyarakat.

Dalam pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik di Istana, Minggu 31 Agustus 2025, Prabowo menegaskan bahwa parlemen telah berkomitmen melakukan penyesuaian kebijakan terkait fasilitas anggota dewan.

Menurut Presiden, laporan dari pimpinan DPR menyebutkan adanya kebijakan baru yang mengatur besaran tunjangan serta perjalanan dinas ke luar negeri.

Baca Juga: PAN dan Nasdem Resmi Menonaktifkan Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Sahroni, dan Nafa Urbach dari Anggota DPR RI

"Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," tutur Prabowo dalam konferensi pers di Istana. 

Kebijakan ini dipandang sebagai langkah konkret dalam memperkuat kinerja lembaga legislatif serta menegaskan upaya bersama untuk menjaga efektivitas anggaran negara.

Dengan penyesuaian tunjangan, DPR diharapkan semakin fokus pada fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. 

Baca Juga: Terapkan Rekayasa Lalu Lintas, KAI Hentikan Sementara 45 KA Jarak Jauh di Stasiun Jatinegara hingga 2 September 2025

Sementara itu, moratorium perjalanan ke luar negeri mencerminkan komitmen parlemen untuk mengatur prioritas kerja yang lebih tepat sasaran.

Prabowo juga menuturkan bahwa selain langkah dari DPR, partai politik telah mengambil tindakan internal terhadap kader mereka di parlemen.

"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing," kata Prabowo.

Baca Juga: Jawab soal Pembatalan Tunjangan Anggota DPR RI, Ketua Fraksi Demokrat Nyatakan Siap Dievaluasi

Keputusan ini menjadi wujud konsolidasi politik antara pemerintah, DPR, dan partai-partai dalam menegaskan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat.***