FAJARNUSA.COM -- Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kehutanan H. Sulaiman Umar beserta Pj. Gubernur Jawa Timur dan Pj. Bupati Lumajang mengunjungi wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial atau Integrated Area Development (IAD) di Desa Burno, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu (30/10).
Raja Juli Antoni menegaskan sesuai arahan Presiden peninjauan lokasi perhutanan sosial di kabupaten Lumajang sebagai salah satu tempat pengembangan usaha perhutanan sosial usaha sapi perah (silvopastura) agroforestry pisang kirana dan lokasi wisata alam.
"Kunjungan kerja ini dalam rangka melihat wujud kolaborasi para pihak untuk mendorong percepatan pengelolaan perhutanan sosial yang dikemas dalam konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial," kata Menhut Raja Juli Antoni di Lumajang.
Baca Juga: Peduli Keselamatan Perjalanan Kereta Api, KAI Daop 3 Cirebon Ganti Bantalan Rel Kayu dengan Bahan Sintetis
Dirinya juga menyebut bahwa hasil dari produk perhutanan sosial nantinya digunakan untuk pemasok program Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis.
“Kementerian Kehutanan mendukung program Pak Prabowo dengan menyediakan perhutanan sosial sebagai rantai pasok program makan bergizi gratis," tambahnya.
Sementara itu, kehadiran Menteri kehutanan, menurut Pj Bupati, sangat senang dan apresiasi karena dari hasil perhutanan sosial yang ada dari KOPS itu ternyata membawa dampak positif terutama pada progam utama Bapak Presiden yaitu Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga: Pjs. Bupati Indramayu Dr. H. Dedi Taufik M.Si Adakan kegiatan Diseminasi Kelitbangan.
“Ternyata pasokannya di lumajang sudah tersedia semua baik dari segi talas bisa di olah menjadi beras analog, terus ada buah-buahan dan susu ada juga di sini, tidak hanya itu kapulaga kita sudah ekspor dan juga daun talas bisa juga di jadikan pengganti tembakau dan sudah di ekspor ke Australia,” pungkasya.
Disisi lain, Pj Bupati menyampaikan kepada Menteri kehutanan bahwa di Kabupaten Lumajang membutuhkan investor masuk untuk kebutuhan hilirisasi, serta ingin kebutuhan petani dari KSM di cukupi pupuk bersubsidi, sehingga akhirnya pergerakan ekonomi di masyarakat Lumajang bisa meningkat.
“Paling tidak ini menjadi perhatian apa yang kami sampaikan, apa yang kami keluhkan, termasuk pelepasan kawasan hutan itu yang saya sampaikan karena di lumajang ada 9 desa luasannya cukup besar termasuk huntap ada 81 hektar di AWR itu ada 50 hektar dan untuk warga ada 1900 bidang,” tutupnya. (Dani Febri)
Artikel Terkait
Lebih dari 10 Pelajar SMP Tersesat Di Hutan Cagar Alam Pangandaran, Kok Bisa ?
Gunung Lawu Alami Kebakaran Hutan Hingga 1.100 Hektare
Dua Wisatawan Terjatuh dari Jembatan Kaca di Hutan Pinus Limpakuwus, Satu Meninggal Dunia
Kerusakan Hutan di Luar Ambang Batas Berisiko Banjir dan Kebakaran
Pentingnya Menjaga Hutan Lindung, Hutan Alam Indonesia