Pj Bupati Cirebon Ajak Seluruh Anggota Dewan Awasi Percepatan Penggunaan APBD

photo author
M. Sulaeman, Fajar Nusa
- Senin, 12 Agustus 2024 | 21:15 WIB
Pj Bupati Cirebon Wahyu Mijaya Menandatangani Kontrak Kesepakatan (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024 (Dokumentasi)
Pj Bupati Cirebon Wahyu Mijaya Menandatangani Kontrak Kesepakatan (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024 (Dokumentasi)

FAJARNUSA.COM (KABUPATEN CIREBON) — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon telah menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2024.

Dalam sambutannya, Wahyu Mijaya menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Kabupaten Cirebon.

Baca Juga: Pj Wali Kota Cirebon Tekankan Pentingnya Persiapan dan Kondusivitas Menjelang Pilkada Serentak 2024

Ia juga mengapresiasi kinerja Badan Anggaran DPRD, TAPD, dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah bekerja keras membahas Nota Pengantar Perubahan KUA-PPAS 2024.

“Kesepakatan ini merupakan hasil sinergi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Kami berharap, kesepakatan ini dapat menjadi dasar penyusunan RKPA dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,” ujar Wahyu di Ruang Abhimata Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (9/8/2024).

Baca Juga: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon Setujui Raperda RPJD 2024-2045

Lebih lanjut, Wahyu mengajak seluruh anggota dewan untuk bersama-sama mengawasi percepatan penggunaan APBD, terutama pada prioritas pembangunan yang fokus pada pemulihan ekonomi.

“Perubahan KUA-PPAS ini akan lebih banyak diarahkan pada kebijakan pemulihan ekonomi secara menyeluruh,” lanjutnya.

Baca Juga: Pemkot Cirebon Siap Raih Predikat Kota Informatif Ke-3, PJ Sekda Dorong SKPD Pahami UU KIP

Ia menambahkan, optimalisasi penggunaan anggaran yang tersedia, diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kesepakatan ini menunjukkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan,” tukasnya. **

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: M. Sulaeman

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X