Sasmito Hadinagoro Desak Pemerintah Hentikan Subsidi Rekap BCA dan Bongkar Skandal BLBI

FAJARNUSA.COM (YOGYAKARTA) – Diskusi publik bertajuk “Pencegahan Budaya Korupsi Keuangan Negara yang Merajalela Setelah NKRI 80 Tahun Merdeka” digelar di Kampus Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), Yogyakarta, Selasa (19/8/2025).

Acara ini menghadirkan ekonom senior Prof. Dr. Sri-Edi Swasono dan Ketua Lembaga Pengkajian Ekonomi Keuangan Negara (LPEKN), H.M. Sasmito Hadinagoro.

Dalam forum yang dihadiri rektor, akademisi, serta mahasiswa tersebut, Sasmito menegaskan bahwa pemerintah harus berani menghentikan praktik yang merugikan rakyat, salah satunya subsidi bunga rekap kepada bank besar seperti BCA.

Baca Juga: Kebakaran Gudang Laundry di Tegalwangi Kabupaten Cirebon, Pemilik Alami Luka Bakar

“Stop pemberian subsidi bunga rekap dari APBN. Itu semua berasal dari pajak rakyat yang sudah ngos-ngosan. Pemerintah harus punya political will untuk tidak lagi menghidupi bankir bandit,” tegas Sasmito.

Kritik Sasmito Soal “BCA Gate” dan BLBI

Dalam kesempatan itu, Sasmito juga menyampaikan sejumlah pandangannya terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penjualan saham Bank Central Asia (BCA) yang disebutnya penuh rekayasa.

Baca Juga: Ratusan Nelayan Sampang Serbu Kantor Petronas Tuntut Ganti Rugi atas Aktivitas Ekspolrasi Migas

Berikut poin-poin penting yang ia paparkan:

1. Penjualan BCA Murah Hampir Gratis
   Menurut Sasmito, 51% saham BCA yang dijual pada era Presiden Megawati hanya ditebus sekitar Rp5 triliun. Padahal, nilai aset BCA saat itu—termasuk aset fisik, obligasi rekap, dan bunga—diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 triliun.

“Nilai BCA itu lebih dari Rp200 triliun, tapi dijual hanya Rp5 triliun. Itu sama saja gratis,” ujarnya.

2. Dugaan Rekayasa Akuisisi Saham
Ia menduga adanya rekayasa dalam proses akuisisi, termasuk keterlibatan perusahaan cangkang (Farallon) dan praktik akuntansi yang merugikan negara.

Baca Juga: Hiruk Pikuk Kenaikan Tarif PBB di Kota Cirebon, Wali Kota Berikan Diskon PBB, Langkah Nyata Pemkot Cirebon Perkuat Komitmen Pro-Rakyat

3. Kerugian Negara Ratusan Triliun
Sasmito menilai kerugian negara akibat skandal ini bisa mencapai Rp200 triliun hingga Rp1.030 triliun, jika dikaitkan dengan keseluruhan program BLBI.

4. Kritik Keras pada KPK
Ia menyebut KPK tidak serius mengusut kasus BLBI dan BCA Gate. Menurutnya, laporan dan dokumen yang pernah ia serahkan ke KPK tidak ditindaklanjuti.

“Saya serahkan dokumen ke pimpinan KPK, tapi laporan itu diabaikan dan dianggap usang,” kata Sasmito.

Baca Juga: Film Animasi Indonesia Merah Putih One for All Hanya Sabet Rating 1,0 di IMDb, Penonton Duga Plot Cerita dari AI hingga Tak Gugah Emosi

5. Tantangan untuk Pemerintah Prabowo
Sasmito menilai pemerintahan sebelumnya hanya sekadar wacana (NATO: No Action, Talk Only).

Karena itu, ia mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menunjukkan political will yang nyata, termasuk membentuk tim khusus.

Bahkan, menurutnya negara berhak mengambil kembali 51% saham BCA tanpa kompensasi, jika terbukti ada rekayasa atau korupsi.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Minuman yang Dikonsumsi di Pagi Hari Ini Bisa Bantu Bakar Lemak Perut Menurut Ahli Gizi

6. Siap Pimpin Satgas Anti-Mafia
Sasmito menyatakan kesediaannya memimpin Satgas Pemberantasan Mafia Keuangan Negara apabila pemerintah mempercayakan tugas tersebut kepadanya.

Inti Pesan Sasmito

* Harga jual BCA dinilai terlalu murah dan sarat rekayasa.
* Negara dirugikan hingga ratusan triliun rupiah.
* KPK dan aparat penegak hukum dinilai tidak serius mengusut kasus BLBI.
* Pemerintah harus berani bertindak, bukan hanya berwacana.
* Negara berhak mengambil alih kembali saham BCA jika terbukti ada pelanggaran.
* Sasmito siap turun langsung memimpin tim khusus memberantas mafia keuangan negara.

Baca Juga: Viral Musisi Charly van Houten Bebaskan Cafe Putar Lagunya Tanpa Jeratan Biaya Royalti, Justru Diberi Hadiah

Pihak BCA telah dihubungi terkait pernyataan Sasmito namun belum menjawab hingga siang ini.

Diskusi publik ini menjadi sorotan karena kembali mengangkat kasus "Mega Skandal Korupsi Terbesar sejak Krismon 98, BLBI - BCAGATE yang masih memberatkan BEBAN FISKAL - APBN sd detik2 hari ini MASIH MENJADI KOMITMEN JANJI POLITIK SEJAK PILPRES TH 2014, DIBIARKAN HANGING OLEH APARAT PENEGAK HUKUM, yang BELUM DITUNTASKAN SEJAK ERA REZIM JOKO WIDODO Sepuluh Tahun BERKUASA, disebut-sebut sebagai salah satu mega skandal KEUANGAN NEGARA terbesar di Indonesia SEJAK RI MERDEKA!.

Publik kini menunggu langkah nyata dari pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi desakan tersebut.