Luhut Umumkan Pembatasan Pembelian BBM Subsidi per 17 Agustus 2024, Pertamina Lakukan Hal Ini!

Baca Juga: Rapat Paripurna Istimewa DPRD Peringati Hari Jadi Cirebon ke 597 Gunakan Bahasa Cerbon

Melalui QR Code, Pertamina melakukan pendataan pengguna BBM subsidi. Sedangkan pendataan pengguna elpiji 3 kg dilakukan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah mencapai 4,6 juta lebih pendaftar. 

"Kemudian Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK)," kata Heppy. 

Baca Juga: AKMI Suaka Bahari Cirebon Datangkan Instruktur Simulator Laut Unitest dari Polandia

"Selain itu koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan," imbuhnya.

Sementara Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa urusan penyaluran BBM subsidi merupakan wewenang pemerintah. 

Pertamina akan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, termasuk wacana pembatasan pembelian BBM subsidi.

Baca Juga: Pj Bupati Cirebon Hadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan Keuangan Nasional Bersama Presiden RI

"Kalau BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah, Pertamina prinsipnya akan mengikuti. Tapi untuk regulasinya tetap di pemerintah dan bukan Pertamina," ujarnya, terpisah.

Untuk memastikan konsumen yang membeli BBM subsidi adalah masyarakat yang berhak atau tepat sasaran maka Pertamina menggunakan teknologi informasi, serta dengan upaya Program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU.

"Pertamina berkomitmen melakukan digitalisasi di seluruh SPBU Pertamina yang mencapai lebih dari 8000 SPBU, termasuk SPBU yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)," jelas dia.

Baca Juga: Festival Kuliner dan Seni Budaya Minang Ramaikan Rangkaian Hari Jadi Cirebon ke 597

Hingga saat ini ada sebanyak 82 persen SPBU yang telah terkoneksi secara nasional. Semakin banyak SPBU yang terkoneksi sistem digitalisasi maka akan memudahkan Pertamina monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi, ungkap Fadjar.

Pertamina juga meningkatkan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam  penyaluran subsidi tepat sasaran.