FAJARNUSA.COM (BANYUWANGI) – Upaya penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput Kabupaten Banyuwangi memasuki babak baru. Sebanyak 46 perwakilan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP–KKMP) resmi mendeklarasikan pembentukan Asosiasi Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih (AKDKMP) Banyuwangi, Senin (9/2/2026).
Bertempat di Hedon Café & Resto, Kelurahan Giri, forum tersebut secara aklamasi menunjuk Imam Maskun sebagai Ketua Umum AKDKMP Banyuwangi. Kehadiran asosiasi ini diproyeksikan menjadi "rumah besar" bagi koperasi desa untuk meningkatkan profesionalisme dan memperluas jaringan usaha.
Bukan Gerakan Politik
Baca Juga: OJK Resmi Cabut Izin Usaha BPR Bank Cirebon, Begini Nasib Tabungan Nasabah
Dalam deklarasinya, pengurus menegaskan bahwa AKDKMP murni merupakan gerakan ekonomi kerakyatan, bukan gerakan politik. Fokus utamanya adalah menjadikan koperasi sebagai instrumen produksi, distribusi, dan layanan keuangan berbasis komunitas.
Langkah ini dinilai sangat strategis dan sejalan dengan visi pembangunan nasional di era Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan koperasi serta UMKM sebagai tulang punggung kemandirian ekonomi desa dan pemerataan kesejahteraan.
6 Pilar Fokus AKDKMP Banyuwangi:
Baca Juga: BYD Rilis ATTO 3 Advanced Plus di IIMS 2026, SUV Listrik Urban Harga Rp415 Juta
- Sinergi Antar Desa: Mendorong kerja sama lintas koperasi untuk pembangunan lokal.
- Inovasi Usaha: Membuka peluang investasi sehat dan berkelanjutan.
- Advokasi Regulasi: Memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat.
- Kemitraan Strategis: Kolaborasi dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan dunia usaha.
- Edukasi & Pelatihan: Peningkatan kompetensi manajerial pengurus koperasi.
- Kesejahteraan Anggota: Pengelolaan transparan yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
"Dengan terbentuknya AKDKMP, koperasi desa tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Kita bergerak dalam satu barisan yang terkoordinasi untuk menjadi penggerak ekonomi rakyat," ujar Imam Maskun.
Ke depan, asosiasi akan segera melakukan pemetaan potensi usaha di tiap desa agar terintegrasi dengan arah pembangunan daerah dan kebijakan nasional di bidang perkoperasian.
(**)