FAJARNUSA.COM (CIREBON) – Komisi II DPRD Kota Cirebon kembali mengingatkan pemerintah daerah agar serius menangani persoalan banjir. Pasalnya, di Januari 2025 sejumlah kawasan di Kota Cirebon masih mengalami banjir.
Salah satu di antaranya, di Kampung Dukuh Semar Kelurahan Kecapi misalnya, banjir mencapai tinggi 40 sentimeter hingga 1,5 meter.
Melihat situasi demikian, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarajuti Kalamullah SSos MAP menyampaikan bahwa penanganan masalah banjir ini perlu adanya komitmen dan keseriusan seluruh pihak.
Baca Juga: Pj Wali Kota Cirebon Sukses Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN
Ia menyoroti sejumlah penyebab terjadinya banjir, seperti banyaknya bangunan liar di sempadan sungai, sedimentasi, hingga perilaku dari masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.
Sehingga, hal tersebut membuat jaringan drainase terhambat dan menyebabkan air meluap hingga banjir.
“Atas temuan itu, kami akan melakukan sidak ke lokasi-lokasi yang diduga masih melanggar, seperti bangunan yang berdiri di sempadan sungai,” ujar pria akrab disapa Andru saat rapat bersama DPUTR Kota Cirebon, Senin (3/2/2025).
Selain itu, Andru juga mengusulkan perlu adanya pembangunan penampungan air seperti embung, untuk mencegah banjir di Kota Cirebon.
Sebab menurutnya, selain penyebab yang ada di wilayah Kota Cirebon, peristiwa banjir juga disebabkan aliran air yang berasal dari luar daerah, seperti Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon.
Sehingga, komunikasi antar pemerintah daerah juga dinilai penting dilakukan dalam proses penanganan persoalan banjir.
“Jangan sampai ketika di Kota Cirebon penanganan banjir sudah baik, justru di lingkup pemerintah daerah lain ternyata belum maksimal,” ujarnya.
Ia juga menyarankan pemerintah segera memiliki sebuah rencana strategis atau masterplan yang diprioritaskan untuk penanganan masalah banjir di Kota Cirebon.
“Sehingga, meski adanya pergantian kepemimpinan daerah, proses penyelesaian masalah banjir tetap menjadi prioritas dan berjalan,” tambahnya.
Usai rapat, Komisi II DPRD Kota Cirebon bersama DPUTR juga meninjau beberapa alat berat yang masih bisa dioperasikan untuk normalisasi sungai.