FAJARNUSA.COM -- Perihal rencana pembatasan BBM Bersubsidi per 17 Agustus 2024 rupanya Menteri Pemerintahan Jokowi belum satu suara.
Hal ini terlihat dari perbedaan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengutarakan pemerintah akan membatasi BBM Bersubsidi per 17 Agustus 2024 untuk mengurangi jumlah penyaluran kepada orang yang tidak berhak.
Baca Juga: Bank BJB Berikan CSR Berupa PJU Tematik Kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon
Akan tetapi Arifin menyebut belum ada pembatasan BBM bersubsidi di 17 Agustus 2024 bulan depan bertepatan dengan HUT RI ke 79 Tahun.
Pembatasan BBM bersubsidi dilakukan untuk mendorong penyaluran yang lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara. Hal tersebut dikatakan Luhut ketika menyinggung APBN 2024 yang mengalami defisit. Untuk mengatasi hal ini, salah satunya dengan memperketat ketentuan pada pembelian BBM Bersubsidi.
"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut.
Baca Juga: Hari Koperasi ke 77, Pj Wali Kota Dapat Apresiasi dari Pj Gubernur Jawa Barat
Luhut juga menuturkan, pemerintah mendorong pengembangan Bioetanol sebagai pengganti BBM berbasis fosil.
Bioetanol yang dimaksud adalah jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan yang memgandung tinggi karbohidrat.
Bahan bakar tersebut menggantikan BBM berbasis fosil karena kandungan sulfurnya rendah, yaitu 50 ppm.
Baca Juga: PDAM Indramayu Lakukan Program Sosial Berkelanjutan Bersama Warga Jatibarang Baru
Jumlah sulfur dalam bioetanol lebih rendah dari bensin yang mencapai 500 ppm. Tingginya kandungan sulfur berpotensi mempengaruhi kualitas udara yang berdampak bagi kesehatan manusia.
Sedangkan Arifin menyampaikan perihal pembatasan pembelian BBM Bersubsidi 17 Agustus 2024 bulan depan belum ada.
Saat ini pemerintah sedang mempertajam data kendaraan yang berhak membeli BBM subsidi, agar penyaluran BBM Bersubsidi benar-benar tepat sasaran.